Kamis, 04 Agustus 2022

Studi Orientasi FKUB Sleman di Kabupaten Manggarai Barat NTT

 


Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Fransiskus Xaverius Adi, S.Pd bersama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai Barat Ir. Fransiskus Patono serta pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Manggarai Barat, Senin (1/8/2022) menerima kunjungan studi banding pengurus FKUB Kabupaten Sleman di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat Jl. Frans Nala. Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Ketua FKUB Sleman yang diwakili Pendeta Heru Sumbodo, S.Si.,MA. mengutarakan maksud kedatangannya bersama rombongan tidak lain untuk belajar terkait kerukunan umat beragama di Manggarai Barat, dimana Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 ditetapkan sebagai Provinsi yang memiliki index kerukunan tertinggi di Indonesia dengan nilai rata-rata nasional sebesar 81,07 diatas Provinsi Papua sebesar 80,20. Dalam sambutannya Pendeta Heru Sumbodo ingin melihat sejauhmana program kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Manggararai Barat hingga memperoleh nilai Indeks kerukunan tertinggi. “Apa-apa yang sudah dilakukan akan kami tiru, sehingga Sleman bisa tercipta harmoni dan suasana yang kondusif dan nilai indeks kerukunannya bisa naik dari posisi ke 10 ,” ujarnya.


Ir.Fransiskus Patono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mewakili pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas dipilihnya Kabupaten Manggarai Barat sebagai tujuan studi orientasi FKUB Kabupaten Sleman, "Kami merasa bangga daerah kami dikunjungi FKUB Sleman, kami juga memamitkan Bapak Bupati yang sebenanrnya ingin sekali menyambut kedatangan bapak-bapak sekalian." tambahnya. 

Ketua FKUB Manggarai Barat, Romo Richardus Manggu Pr dalam sambutannya menyampaikan kondisi umat di Manggarai Barat dan program-program yang sudah dilakukan, antara lain; sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM), dialog-dialog antar tokoh agama, gelar budaya lintas agama termasuk memberikan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan masalah yang sedang terjadi di Manggarai Barat dimana sedang terjadi penolakan kebijakan kenaikan tiket masuk di Pulau Komodo.